PEMBATASAN BBM DAN AKIBATNYA BAGI PERDAGANGAN

LATAR BELAKANG
Pemerintah telah memutuskan akan mulai membatasi penggunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi saat ini sekitar 50 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sepeda motor, pemerintah membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap kendaraan roda empat atau lebih bereplat hitam (mobil pribadi), sementara untuk angkutan umum perkotaan (angkot) hanya akan dijatah sekitar 40 liter per hari. Jumlah ini sangat minim, sehingga akan mendorong awak angkot enggan bekerja. pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk para pengendara kendaraan bermotor. Tentu kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Harga BBM yang sangat tinggi tentu tidak terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini bukanlah tanpa alasan. Besaran jumlah pengguna kendaraan bermotor di masyarakat salah satu latar belakang kebijakan ini diambil. Tingkat konsumsi BBM di Indonesia termasuk amat boros. Dari data tahun 2008 angka konsumsi BBM di Indonesia mencapai 1.6 juta barel per hari. Angka ini jauh dibandingkan negara-negara lain yang berada di bawah angka 1 juta barel per hari.
Dalam pengonsumsiannya pemerintah menerapkan BBM bersubidi tiap tahunnya. Angka ini cukup besar. Pada tahun 2010 direncanakan kuota volume BBM bersubsidi mencapai 40.1 juta kl. Bahkan, dalam RAPBN 2010 biaya subsidi BBM yang disediakan mencapai 150 triliun rupiah. Sayangnya penggunaan BBM bersubsidi ini 90% untuk konsumsi tranportasi. Yang berarti lebih ditujukan untuk pengonsumsian keperluan pribadi masyarakat. penyesuaian subsidi yang dianggap melebihi volume kuota anggaran sehingga membebani APBN.

TUJUAN
Pembatasan pemakaian BBM bersubsidi untuk penghematan BBM bersubsidi haruslah seefektif mungkin dan harus di adakan penyesuaian secara bertahap terlebih dahulu seperti halnya sosialisasi optimal agar jangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin meraup keuntungan besar, pelaksanaan pembatasan BBM adalah membatasi subsidi agar tepat sasaran serta mengurangi kebocoran bensin premium yang digunakan oleh masyarakat yang tak berhak menerima subsidi. di harapkan agar semua kalangan masyarakat bisa merasakan kebijakan pemerintah tersebut tanpa ada yang merasa di rugikan.

PEMBAHASAN
Tim pengawas khusus pembatasan BBM bersubsidi, tampaknya susah untuk menentukan opsi terbaik yang tidak akan merugikan masyarakat. Diketahui, dari pembahasan tersebut terjadi beberapa opsi, seperti harga BBM dinaikkan, mobil pribadi menggunakan premium atau Pertamax, kuota untuk konsumsi (penjatahan), subsidi Pertamax (untuk sementara), hingga menggunakan Liquied Gas Vehicle (LGV). Pembahasan itu di jalankan dengan cara menanyakan semua opsi kepada eksekutif dan legislatif. Setelah itu dianalisis dengan persepsi pemerintah yang berbeda dengan persepsi DPR. Baru di cocokkan dan di kaji manfaat dan biayanya," jelas Ketua Tim Pengawas Khusus Pembatasan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tentunya harus menunggu hasil pembahasan dengan DPR. Sosialisasi sekarang juga sedang berjalan, Hatta menjelaskan, untuk memberlakukan pembatasan BBM, pemerintah juga menunggu hasil kajian dari tim yang sudah dibentuk pemerintah. Kalau ternyata hasil kajian tidak menunjukkan seperti yang diperkirakan pemerintah, apakah kesiapan atau dari sisi harga yang begitu tinggi dan sebagainya, maka bisa saja pemerintah melakukan penundaan pembatasan BBM bersubsidi. "Artinya, timing yang tepat di perlukan, pemerintah untuk mempersiapkan betul seluruh masyarakat supaya tidak terjadi distorsi pada perekonomian," pemerintah juga terus memantau pergerakan harga minyak dunia dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi. Kalau harga minyak mentah dunia melonjak, tentu saja bahan bakar pertamax otomatis ikut melonjak harganya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi mereka yang biasa menggunakan BBM jenis pertamax. Dengan melonjaknya harga pertamax, kemungkinan besar akan terjadi migrasi, dari yang biasa menggunakan pertamax akan beralih ke premium. Jangan sampai terjadi migrasi ke premium. kalau konsumen pertamax semua migrasi ke premium, maka konsumsi premium akan membengkak termasuk subsidinya. Padahal UU APBN kita membatasi, tidak hanya pada volume subsidinya tapi juga pada anggarannya juga dibatasi. Akan tetapi dalm setiap kebijakan atau keputusan akan mempunyai resiko begitupun dengan kebijakan pemerintah mengenai pambatasaan pemakaian BBM yaitu Dampak sistemik dari kebijakan ini pun tak dapat terhindarkan. Karena BBM merupakan komoditas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, kenaikan harganya mampu memicu inflasi. Dari kajian yang dilansir Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, potensi penambahan inflasi akibat kebijakan pembatasan subsidi 0,5 persen – 0,87 persen sehingga laju inflasi yang mungkin terjadi akhir tahun adalah 6,1 persen – 6,62 persen. Ini berarti daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap setahun ini harus turun sebesar laju inflasi tersebut. Secara otomatis, potensi bertambahnya angka kemiskinan terbuka lebar. sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil kajian tim independen pembatasan subsidi BBM. Kalau dalam kajian itu tingkat keberhasilannya tinggi, saya rasa dalam pembahasan dengan DPR akan berjalan baik.

KESIMPULAN
Untuk itu dalam permasalahan BBM pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kebijakan serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan alternatif dari kebijakan yang ada. Sehingga, masyarakat paham dan turut mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak akan ikut mengerek inflasi sektor makanan yang tinggi pula. Agar kesejahteraan rakyat pun tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA
http://suarapembaca.detik.com/read/2010/05/29/082953/1365766/471/pembatasan-konsumsi-bbm-bersubsidi-kebijakan-strategis.
http://haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6478:konsekwensi-pembatasan-bbm-bersubsidi&catid=34:tajuk&Itemid=67.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/205094-ini-tim-pembahas-pembatasan-bbm.
http://economy.okezone.com/read/2011/02/09/320/423097/alotnya-tentukan-opsi-pembatasan-bbm-subsidi.
http://www.bipnewsroom.info/index.php?&newsid=72305&_link=loadnews.php